DASAR-DASAR PERPAJAKAN


PERPAJAKAN

Definisi dan unsur Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH)

FUNGSI PAJAK

ada dua Fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi budgetair (Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pemgeluarannya.

2. Fungsi mengatur /regulerend (pajak sebgai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sbb:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansiil)

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

TEORI YANG MENDUKUNG PEMUNGUTAN PAJAK

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tsb.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajka harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

PENGELOMPOKAN PAJAK

1. Menurut golongannya

a. Pajak langsung: Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak. (PPh)

b. Pajak tidak langsung: Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. (PPN)

2. Menurut sifatnya

a. Pajak subjektif

b. Pajak objektif

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Pusat: Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. (PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai)

b. Pajak daerah: Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

– Pajak provinsi (Pajak kendaraan bermotor, kendaraan di atas air, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor)

– Pajak Kabupaten/Kota (Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, pajak penerangan jalan)

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

1. Stelsel Pajak.

a. Stelsel nyata (riel stelsel)

b. Stelsel anggapan (fictieve stelsel)

c. Stelsel campuran

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

b. Asas sumber

c. Asas kebangsaan

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. Official Assessment System

Suatu sistem pemungutanyang menberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

b. Self Assessment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. With Holding System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s